Putussibau , 4 Agustus 2021. Kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA), Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum KLHK (TaNa Bentarum) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan jalan paralel perbatasan di Kapuas Hulu mendapat apresiasi dari anggota Komisi V DPR RI, Lasarus S.Sos, M.Si., Rabu (4/8/21). Lasarus melihat langsung progres pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya ruas Sintang-Putussibau, Putussibau Batas Kaltim dan Putussibau Badau.

Pembangunan jalan yang sedang berlangsung berupa penuruan grade sepanjang 17,177 km dan pembangunan 12 buah jembatan. Proyek pembangunan ini masuk dalam pelaksanaan strategis nasional, dengan target pada tahun 2024 bisa selesai. Pembangunan jalan paralel perbatasan Ruas Nanga Era - Batas Kalimantan Timur sepanjang 157 Km, dimana 45,88 Km berada di dalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

Lasarus mengingatkan akan pentingnya menjaga kelestarian hutan (baik itu hutan lindung ataupun taman nasional) dan mempertahankan kualitas wilayah ini. “Ditengah-tengah kepentingan pembangunan jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan lupa pentingnya upaya pengamanan dan perlindungan hutan dari ancaman kerusakan di sepanjang jalan paralel, hal ini harus dilakukan secara  terpadu dan bersama-sama” tegas Lasarus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat.

Arief Mahmud, Kepala Balai Besar TaNa Bentarum juga menyampaikan pihaknya bersama BPJN Kalimantan Barat sudah menyusun kajian aspek konservasi (Ecoroad) pembangunan jalan di dalam Taman Nasional Betung Kerihun sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi, yang berpedoman pada Permen LHK No 23  Tahun 2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan.  “Kami menyambut baik dukungan anggota DPRI RI dalam hal pengamanan dan perlindungan dari ancaman kerusakan hutan di sepanjang jalan paralel. Konsepnya sudah ada, tinggal bagaimana mengimpelementasikan dengan seluruh stakeholder terkait” imbuhnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga diikuti rombongan DPR RI, Bupati KH, Anggota DPRD KH, Kepala Balai lingkup KemenPUPERA Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Satpol PP KH, dan lain-lain.