Putussibau, 12 Desember 2017. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat direncanakan menjadi lokasi pertama penerapan perhutanan sosial (PS) melalui skema Kemitraan Konservasi. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto saat menjadi pembicara kunci pada acara Pembinaan Pegawai Lingkup Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) serta Pegawai Forest and Climate Change Program (Forclime) di Putussibau Senin (12/12).
BBTNBKDS dianggap berhasil dalam melaksanakan inisiasi perhutanan sosial skema kemitraan konservasi. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kawasan Danau Sentarum seperti Budidaya Ikan Arwana dan Pengembangan Madu Hutan merupakan langkah nyata implementasi perhutanan sosial dengan prinsip konservasi sebagai landasannya.
“Dalam konservasi Perhutanan Sosial adalah tool (alat-red) pak, tapi tujuannya konservasi” tegas Bambang.
Senada dengan dirjen PSKL, Tenaga Ahli Menteri LHK Hendri Bastaman, menyatakan bahwa banyak pembelajaran yang dilakukan selama dua hari di Kapuas Hulu. Dalam konteks perhutanan sosial di kawasan konservasi kolaborasi merupakan kata kunci dan harus membuang jauh ego sektoral.
“Tidak ada lagi sekat antara ksdae, litbang dan pskl begitu kita berhadapan dengan masyarakat” jelasnya.
Ditambahkannya, kolaborasi antara Ditjen KSDAE, Badan Litbang dan Ditjen PSKL merupakan jawaban untuk bisa mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi penelitian (scientific based program).
“Saya banyak dapat input masukan selama disini bagaimana kita merapatkan seluruh program kita untuk kita jadikan patokan membumikan program yang kita jalankan” urainya.
Sementara itu Kepala Balai PSKL Wilayah Kalimantan, Nurhasnih mengatakan bahwa inisiasi PS yang dilakukan di Kapuas Hulu ini merupakan pengalaman pertama dalam konteks kawasan konservasi. Selama ini PS banyak dilakukan pada hutan produksi dan Lindung serta hutan konversi namun jarang menyentuh Taman Nasional.
“Baru kali ini ada PS hidup senada di Kawasan Konservasi” jelasnya.
Adanya masyarakat di dalam kawasan TN seperti di Danau Sentarum mengharuskan pemerintah untuk tidak mengabaikan dan harus memfasilitasi mereka dalam melakukan program PS.
“Kedepan kami akan bersama-sama fasilitasi PS seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat di TN” tegasnya.
Terkait pengelolaan PS Kemitraan Konservasi, Nurhasnih menjanjikan akan intensif untuk menindaklanjuti rencana pengembangannya dengan pihak terkait. Langkah nyata untuk mewujudkannya adalah dengan melaunching program PS model kemitraan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Untuk ke depannya lokasi PS di Kabupaten Kapuas Hulu terutama yang berada di areal TN, kita harus bersama-teman melakukannya dengan penyuluh dan pendamping dan teknisnya akan dibahas kemudian” tutupnya.