Putussibau, 18 Desember 2017. Proyek kemitraan konservasi yang ada di Kapuas Hulu seharusnya membawa payung besar pemerintah yang terwakili oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) Arief Mahmud saat membuka acara “Monev Proyek FIP (Forest Invesment Program) I, Investasi Khusus Bagi Masyarakat Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan” di Putussibau Senin (18/12).
Saat ini menurut Arief semua proyek terkait pembangunan lingkungan ataupun pemberdayaan masyarakat sekitar hutan membawa bendera masing-masing sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat dan pemerintah daerah. ” Pada prinsipnya semua proyek besar seperti FIP, Forclime, TFCA, ataupun Heart of Borneo (HoB) payung besarnya adalah KLHK jadi janganlah membawa bendera yang berbeda” tegasnya.
Dijelaskan Arief, BBTNBKDS selama ini merupakan perwakilan pusat dari KLHK dan terbuka sebagai tempat koordinasi dan pusat kegiatan semua proyek tersebut. “Kami menyediakan semua mitra konservasi untuk memanfaatkan fasilitas di kantor kami karena tujuan kita sama kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat” urainya.
Ditegaskannya TNBKDS adalah milik seluruh elemen masyarakat sehingga setiap program pemberdayaan masyarakat asalkan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan pasti akan didukung. ” Jangan lagi dibenturkan antara TN dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan para mitra karena kita satu payung yaitu KLHK” tegas Arief di depan peserta yang hadir.
Disinggung tentang kegiatan rapat ini, Arief menjawab pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memberikan informasi dan sosialiasi program kepada masyarakat di 17 desa. Dilanjutkannya, FIP saat ini hanya memberikan program di dua Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Sintang dan Kapuas Hulu. “Kita masyarakat Kapuas Hulu, harus bersyukur karena terpilih sebagai lokasi program FIP dan untuk tingkat provinsi hanya provinsi Kalbar, banyak provinsi dan daerah lain yang iri” tuturnya.
Menutup arahannya, orang nomor satu di TNBKDS ini berharap adanya kerjasama dan sinergitas antar lembaga seperti desa dengan instansi pelaksana program. “Semoga bapak-bapak yang hadir disini nantinya bisa bersinergi dengan KPH, TNBKDS dan Project Implementing Agency” pungkasnya.
