Putussibau, 12 April 2018. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK menggelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) di Kantor Balai Besar TN Bentarum, Putussibau Kamis (12/4). Dalam arahannya sebelum acara, Kepala Bagian Tata Usaha BBTN Bentarum, Murlan Dameria Pane mengatakan bahwa acara bimtek ini menjadi krusial untuk mengetahui secara lengkap apakah kawasan konservasi termasuk Taman Nasional (TN) sudah sesuai dengan fungsi kawasan yang ada. “kita bisa lebih detail lagi tahu mengenai evaluasi fungsi dan zonasi kawasan konservasi” tegasnya. Ditambahkannya, EKF selama ini banyak dilakukan pada kawasan Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM) atau Taman Wisata Alam (TWA) yang kewenangannya berada di BKSDA, dan kurang dilakukan oleh TN namun demikian dia berharap peserta bimtek mampu menggali informasi dari narasumber sehingga memiliki kemampuan EKF saat berpindah tugas ke BKSDA.
Sementara itu, Kepala Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan Direktorat PIKA Eru (D14) Nurfilmarasa Dahlan narasumber acara dari PIKA mengatakan bahwa EKF tidak hanya dilakukan pada kawasan di bawah pengelolaan BKSDA tetapi juga oleh TN. “Memang EKF di TN tidak seprioritas yang dilakukan di KSDA, tapi bukan berati temen-temen di TN mengabaikan, karena ada audit terkait EKF ini” jelas Heru. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dokumen EKF memiliki hasil yang lebih lengkap dibandingkan Evaluasi Zonasi TN karena melibatkan pakar di luar instansi TN seperti akademisi serta rekomendasi hasil EKF diserahkan langsung ke pada Menteri LHK. “EKF bisa meniadakan Evaluasi Zonasi, karena EZ hanya dilakukan oleh internal instansi” tutur Heru. Ditambahkannya, EKF juga menjadi dasar bagi pengelola kawasan konservasi untuk memberikan pertimbangan terkait kerentanan dan nilai penting konservasi jika ada perubahan status baik zonasi maupun blok. “misalkan ada tumbuhan yang endemik atau satwa yang dilindungi maka kawasan tersebut prioritas bagi konservasi”jelas Eru.
Bimtek kali ini diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV termasuk pejabat fungsional PEH, Penyuluh dan Polhut dengan total 30 orang. Dinamika sosial yang terjadi di semua kawasan konservasi termasuk Taman Nasional menuntut adanya kesesuaian fungsi kawasan yang adaptif bagi perubahan tersebut. Untuk itulah Bimtek ini diharapkan mampu menjawab persoalan terkait tumpang tindih lahan serta memberikan rekomendasi peruntukan fungsi kawasan sesuai dengan Evaluasi Kesesuaian Fungsi.
